BeritaMeranti.com, Ekonomi - Rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Pusat yang saat ini mencapai 34 persen, membuat beberapa rencana kegiatan di SKPD tidak bisa dilaksanakan. Seperti di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Meranti, rehab dermaga tak jauh dari kantor itu terpaksa dibatalkan.
Seperti yang disampaikan Kepala DKP Meranti, Drs Askandar. Kata Askandar, akibat rasionalisasi itu DKP pernah mengembalikan Dana Alokasi Khusus, dan juga membatalkan rehab dermaga tak jauh dari kantor.
"DAK itu dikembalikan lagi ke DKP. Sebab, kalau tidak dilaksanakan maka tahun berikurnya kena punishment," kata Askandar.
Meski demikian pula, kata Askandar lagi, rencana pembangunan infrastruktur atau perikanan sebisa mungkin tetap dilaksanakan. "Prioritas kita lebih kepada sarana perikanan. Perbaiki pelabuhan biar orang mudah saat membongkar ikan," katanya lagi.
"Kalau kegiatan rutin, pengadaan kapal, jaring dan bantuan-bantuan lain, itu bukan kegiatan prioritas," tambah Askandar. (man/bri)
